http://Rajawali Times tv.com Lebak — Kondisi gedung UPTD Puskesmas Rawat Inap Citorek semakin hari makin memprihatinkan. Bangunan fasilitas kesehatan yang seharusnya melindungi warga itu justru nyaris runtuh dan tidak layak pakai. Dinding yang retak dan rapuh hingga bagian bangunan yang rusak telah menjadi pemandangan yang dianggap biasa selama bertahun-tahun.
Aktivis muda Yusuf menyebut, pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap kondisi tersebut.
Ini fasilitas vital untuk rakyat Masa bertahun-tahun dibiarkan membusuk begitu saja? Kalau rakyat sakit mau dirawat di mana? Pemerintah jangan tunggu gedung ini ambruk dulu baru sibuk pura-pura peduli kecam Yusuf, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, puskesmas adalah tempat masyarakat bergantung pada pelayanan kesehatan dasar. Tapi ironisnya, yang menjadi tumpuan keselamatan warga malah diperlakukan seperti bangunan tak berharga.
Yusuf mendesak Inspektorat Lebak segera turun mengaudit:
* Alokasi anggaran pemeliharaan gedung
* Dugaan salah prioritas pengelolaan anggaran kesehatan
* Kemungkinan adanya kelalaian pemerintah daerah
Uang rakyat harusnya kembali ke rakyat! Bukan menguap entah ke mana! Kami ingin audit terbuka dan tindakan nyata, bukan janji-janji kosong, tegasnya.
Kapus Akui Kerusakan Parah, Dalih Minim Anggaran, Dihubungi terpisah, Kepala Puskesmas Citorek Hilman tidak menampik fakta buruk tersebut. Ia mengaku pemeliharaan gedung terhambat karena keterbatasan anggaran.
PKM Citorek sangat terbatas dengan anggaran, jadi ada skala prioritas. Baru ada pengakomodiran perbaikan di tahun 2026, ujarnya.
Kondisi gedung yang rusak bukan hanya masalah estetika. Ini menyangkut nyawa masyarakat. Dinding retak, atap lapuk, ruangan lembab sangat rentan menularkan penyakit dan membahayakan pasien maupun tenaga kesehatan.
Jika pemerintah tetap abai, berarti mereka rela warga sakit semakin parah atau bahkan kehilangan nyawa hanya karena gedung puskesmas tidak aman, tutup Yusuf lantang.
Aktivis kini menyiapkan langkah advokasi lanjutan agar persoalan ini tidak lagi tenggelam oleh alasan klasik minim anggaran yang selalu dijadikan tameng ketika rakyat menuntut haknya
Ref: Hkz
