http://Rajawali Times tv.com Bali, 14 Agustus 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menegaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi publik yang berkualitas, cepat, dan akurat. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bertema “Penguatan Kapasitas dan Peran PPID untuk Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik” yang digelar di Vouk Hotel & Suites Bali, Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Sawangan, Benoa, Badung, Kamis (14/8).
Rakor dibuka langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain:
Rospita Vici Paulyn, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat.
Sri Handiman, Perencana Ahli Muda Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Benni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri.
Viky Edya Martina Supaat, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Marsda TNI Eko Dono Indarto menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Menurutnya, PPID di seluruh Indonesia harus berfungsi secara optimal untuk menjamin akses informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau.
Kami berharap rakor ini menjadi wadah komunikasi yang kondusif, sehingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid. Informasi adalah jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan rakyat,” ujarnya.
Eko Dono juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ia menambahkan bahwa Kemenko Polkam terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan sejumlah program prioritas Presiden, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi merah putih, pembangunan perumahan rakyat, program ketahanan pangan, serta Merdeka Belajar Gotong Royong (MBG).
Rakor ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Faisal.
Dengan penguatan kapasitas PPID, Kemenko Polkam berharap transparansi informasi publik dapat meningkat signifikan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Editor: Jn//98
