http://Rajawali Times tv.com Jakarta – Sejumlah masyarakat Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (25/2/2026). Mereka mendesak lembaga antirasuah tersebut segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Tangerang serta memeriksa Bupati dan pejabat terkait.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan “Periksa Bupati Tangerang dan Pejabat Terkait! Panggil dan Minta Klarifikasi Secara Terbuka!”, “Kami Bayar Pajak, Warga Kabupaten Tangerang Butuh Jalan Layak!”, hingga “Audit Jalan Kab Tangerang Sekarang!!!”. Ada pula spanduk besar berwarna kuning yang menegaskan, “Kabupaten Tangerang Darurat Jalan Rusak!”.
Natsir Selaku Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan keresahan Masyarakat Kabupaten Tangerang, dimana kondisi jalan di berbagai titik wilayah Kabupaten Tangerang telah berlangsung lama tanpa perbaikan signifikan. Ia menyebut kerusakan jalan bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan menyangkut tanggung jawab penggunaan anggaran publik.
“Kami bayar pajak. Hak kami adalah mendapatkan jalan yang layak dan aman. Jika bertahun-tahun rusak tanpa solusi nyata, publik berhak mempertanyakan ke mana anggaran infrastruktur dialokasikan,” tegasnya di hadapan peserta aksi.
Massa juga mendesak agar dilakukan audit independen terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor infrastruktur jalan. Mereka meminta KPK memanggil Bupati Tangerang beserta jajaran pejabat terkait untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.
Menurut Massa Aksi dan Orator, buruknya kondisi jalan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, meningkatkan risiko kecelakaan, serta memperlambat distribusi barang dan jasa. “Ini bukan sekadar lubang di jalan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan pembangunan daerah,” ujarnya.
Pantauan di lokasi, Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan (Kepolisian). Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang belum dapat di Mintai Tanggapan dan belum ada pernyataan Resmi terkait tuntutan massa.
Aksi tersebut menjadi sorotan karena membawa langsung aspirasi daerah ke tingkat nasional, sekaligus menegaskan meningkatnya desakan publik agar tata kelola anggaran infrastruktur dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka di hadapan masyarakat.
(afn*/red)
