http://Rajawali Times tv.com Bali 10 Februari 2026 Kita tidak sekadar merayakan ulang tahun sebuah profesi, melainkan memperingati tegaknya salah satu pilar demokrasi. Di tengah transisi menuju kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini memikul beban moral yang lebih besar: memastikan Nawa Cita bukan sekadar slogan, melainkan realitas pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk “kebocoran” anggaran dan memberantas Korupsi dan Prilaku Menyimpang dari aturan, Kolusi dan Nepotisme hingga ke akar-akarnya.
Namun, pemerintah tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Di sinilah pers harus hadir sebagai sosial kontrol yang independen.
Pers harus menjadi instrumen yang provokatif dalam membongkar kebocoran anggaran. Jika Nawa Cita ingin benar-benar menyentuh rakyat, maka pers harus berani “menampar” wajah kekuasaan ketika penyimpangan mulai terjadi.
Marwah Pers: Melawan “Selingkuh” Kekuasaan
Menjaga marwah pers berarti menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan. Kita melihat fenomena di mana sebagian media mulai kehilangan taringnya demi konsesi iklan atau kedekatan politik.
Pers adalah Anjing Penjaga Yang Menggongong Keras Saat Uang Rakyat di Khianati
Pers memiliki kemampuan masuk ke celah-celah birokrasi yang tidak terjangkau oleh lembaga formal.
Transparansi Publik – Mengubah data mentah menjadi informasi yang dimengerti rakyat, sehingga pengawasan menjadi milik kolektif.
Benteng Etika – Menjaga agar kebijakan tetap berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir elite.
Menjaga marwah pers di era disrupsi bukanlah perkara mudah. Pers harus mampu membedakan dirinya dari sekadar “penyebar kabar” di media sosial.
Pers yang kredibel adalah pers yang melakukan verifikasi ketat, terutama menyangkut isu penyalahgunaan kekuasaan.
• Independensi Ekonomi: Agar mampu mengkritik tajam, industri
“Pers harus sehat secara finansial tanpa harus “menghamba” pada kepentingan politik tertentu”
Pemerintahan yang bersih membutuhkan “cermin” yang jujur. Jika pers tumpul, maka potensi penyimpangan akan tumbuh subur di kegelapan. Sebaliknya, pers yang berani dan berintegritas akan menjadi mitra strategis Presiden dalam mewujudkan birokrasi yang ramping dan bersih.
“Pers yang merdeka bukan berarti pers yang tanpa batas, melainkan pers yang berpegang teguh pada kebenaran demi kepentingan publik yang lebih besar.”
KesimpulanMemasuki tahun 2026, tantangan KKN mungkin semakin canggih, namun senjata pers tetap sama: Kebenaran.
Dengan menjaga marwahnya, pers tidak hanya membantu Presiden Prabowo mencapai target Nawa Cita, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia sedang melangkah di jalur yang benar menuju bangsa yang bermartabat.
Selamat Hari Pers Nasional! Mari kita terus menanam benih integritas di setiap baris berita.
Pewarta: Sujai
