http://Rajawali Times tv.com Pontianak Kalimantan Barat 12 Agustus 2025 -Di sebuah desa di pedalaman Kalimantan Barat, jarak menuju pengadilan bisa memakan waktu lebih dari empat jam perjalanan darat. Bagi warga, mencari bantuan hukum kerap berarti mengorbankan pekerjaan sehari, mengeluarkan ongkos transportasi besar, dan menembus akses jalan yang kadang rusak parah.
Situasi inilah yang mendorong Pemerintah Daerah Kalbar meluncurkan POSBANKUMDESKEL Pos Bantuan Hukum Kelurahan dan Desa pada 12 Agustus 2025. Rapat kerja dan sosialisasi program ini di Pontianak menjadi titik awal hadirnya layanan hukum yang “menjemput” masyarakat, bukan menunggu mereka datang.
Dr. Herman Hofi Munawar, praktisi hukum yang kerap mendampingi warga desa, mengingat dengan jelas keluhan yang sering ia dengar.
Banyak warga menyerah sebelum kasusnya masuk ke proses hukum, hanya karena tidak tahu harus mulai dari mana atau tidak punya biaya transportasi,” tuturnya.
Program ini membekali kepala desa dan lurah menjadi paralegal perpanjangan tangan hukum yang memahami bahasa masyarakat dan dipercaya warganya.
Tak hanya mengandalkan tatap muka, POSBANKUMDESKEL memperkenalkan “Pasak Bumi”, platform digital yang memungkinkan warga melapor, berkonsultasi, dan mengajukan bantuan hukum dari gawai mereka. Sistem ini diharapkan memangkas waktu dan biaya penanganan kasus, sekaligus mempercepat intervensi.
Herman percaya Kalbar bisa menjadi pelopor.
“Jika dijalankan dengan komitmen, ini bukan hanya soal akses hukum, tapi soal harga diri warga desa bahwa mereka punya hak yang sama di mata hukum, tanpa harus ke kota besar,” ujarnya.
Kini, harapan itu menggantung di udara Kalbar. Dengan POSBANKUMDESKEL, hukum tak lagi menjadi menara gading, melainkan jembatan yang menghubungkan keadilan dengan rumah-rumah di tepian hutan dan pinggiran sungai.
Jono
