“Kita bicara fakta. Kondisi madrasah makin memprihatinkan dan tidak ada perubahan positif. Malahan makin mundur. Selama hampir setahun, tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan dari Amir Mahmud, malahan madrasah makin amburadul” ujar warga Malintang yang minta identitasnya dirahasiakan bermarga Matondang ketika memberikan keterangan pers kepada media (23/05).

Sumber yang berstatus mahasiswa tsb menyatakan, kezaliman yang nyata telah terjadi di institusi pendidikan berlabelkan Islam tsb sejak dipimpin oleh Amir Mahmud. Dia membeberkan berbagai persolan termasuk pengangkatan beliau sebagai Kepala Madrasah dinilai warga penuh rekayasa, tertutup dan tidak prosedural. Selanjutnya, sosok Amir juga dinilai warga “jarang hadir” serta tidak peduli dengan kondisi madrasah. Kemudian kedisiplinan dan kwalitas madrasah makin merosot tajam, sarana-prasarana madrasah juga makin rusak parah, kondisi fisik madrasah juga makin memprihatinkan. “Sederet persoalan parah diatas diduga kuat karna pengelolaan dana BOS Madrasah telah disalahgunakan oleh Kepala Madrasah. Kita mengendus aroma dugaan bau korupsi, memperkaya diri sendiri dan berpotensi merugikan keuangan negara, rawan penyimpangan akibat tata kelola dana BOS diduga tidak transparan dan hanya main sendiri/”one man show” ujar aktivis sosial tsb.

Sumber tsb juga mengaku telah mendapatkan restu dan dukungan dari beberapa tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, tokoh mahasiswa, pemuda setempat untuk melaporkan Amir Mahmud ke APH (Aparat Penegak Hukum) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS ke ranah hukum. “Dana BOS itu bersumber dari keuangan negara. Itu bukan uang pribadi Amir Mahmud. Jadi dana BOS harus dikelola secara transparan, prosedural dan akuntabel. Itu sudah lama jadi sorotan serius sejumlah pihak. Jangan ada yang ditutupi” ujarnya dengan geram.

Pihaknya juga telah melakukan konsolidasi bersama dengan sejumlah Ormawa (Organisasi Mahasiswa) dan OKP di tingkat kabupaten untuk meminta support moral dan mengawal kasus hukum tsb bila telah dilaporkan nantinya.

Sumber tsb, ujarnya bersama tim hukum dan sejumlah warga Malintang telah lama mempelajari dan mengantongi sejumlah bukti awal dugaan penyimpangan dana BOS di MTs GUPPI Malintang.

Sedangkan warga lain, bermarga Nasution kepada Media ini menguraikan sejumlah data/fakta dugaan Dana BOS di madrasah tsb tidak transparan dan dinilai bermasalah. Pertama, tidak ditemukan papan informasi rencana kerja dan anggaran penggunaan dana BOS di area yang mudah diakses publik sesuai aturan juknis Kemenag. Kedua, Kepala MTs diduga kuat tidak pernah membuat Tim pengelola dana BOS. Ketiga, tidak pernah melibatkan dewan guru dan komite madrasah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), Keempat, Kepala Madrasah juga diduga “wan man show/main sendiri”, tidak transparan dalam pengelolaan Dana BOS. Kelima, posisi Bendahara Madrasah diduga hanya pajangan nama dan tidak difungsikan dan sejumlah bukti konkrit lainnya. Dijelaskan, indikasi kuat makin mengemuka adanya dugaan sejumlah nota belanja yang mark up, belanja fiktif, atau menganggarkan kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan serta pembelanjaan yang tidak sesuai aturan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

“Dalam waktu dekat, kami akan langsung melaporkan Dana BOS MTs GUPPI ke penegak hukum baik Polres atau Kejaksaan serta Kemenag Madina untuk melakukan serangkaian penyelidikan intensif terkait penggunaan dana BOS yang dinilai bermasalah. Kita akan menyeret masalah ini ke ranah hukum untuk diproses” tegasnya

Sedangkan wali siswa bermarga Batubara menyebutkan, indikasi pengelolaan Dana BOS yang bermasalah kemudian diperparah dengan pemeliharaan sarana prasarana sekolah yang sangat jauh dari kata layak untuk fasilitas pendidikan.

Dia kemudian membeberkan fakta penting seperti tidak adanya sumber air di fasilitas kamar mandi madrasah, sejumlah asbes/plafon dalam kondisi rusak parah dan bolong, mobiuler meja dan kursi dalam jumlah yang banyak dalam kondisi rusak parah dan tidak layak pakai, sejumlah jendela kaca yang pecah dan membahayakan, kondisi madrasah yang terlihat kumuh dan tidak terawat, papan tulis di madrasah juga masih menggunakan kapur belum white board dan spidol, papan struktur pengurus madrasah sudah puluhan tahun tak pernah diganti, plank merk masih tertulis Departemen Agama belum diganti menjadi Kemenag, kedisiplinan madrasah yang turun drastis, suasana madrasah yang jauh dari nilai kekeluargaan, kepemimpinan Amir Mahmud yang dinilai arogan dan tidak demokratis dan sejumlah persoalan lainnya

“Kami akan berjuang di muka hukum sampai titik darah penghabisan. Dana BOS ini harus diusut hingga tuntas oleh APH (Aparat Penegak Hukum)” ungkapnya.

Dia menjelaskan sikap warga ini sebagai ekses karna tertantang melihat sikap Amir Mahmud yang makin arogan dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan jabatannya sebagai Kepala Madrasah.

Amir Mahmud kata sumber tsb, dikabarkan telah membentuk Yayasan baru yang penuh rekayasa, kontroversi, tidak aspiratif dan tidak prosedural serta mengklaim yayasan tsb adalah milik sekelompok orang tertentu dan menafikan keberadaan warga Malintang secara keseluruhan “Kita akan berjuang di depan hukum. Biar kita lihat siapa nanti yang benar dan siapa yang salah di mata hukum. Dana BOS Madrasah yang diduga bermasalah ini pasti akan bisa dijerat dengan konsekwensi hukum” ungkapnya kesal.

(Magrifatulloh).

“Kita bicara fakta. Kondisi madrasah makin memprihatinkan dan tidak ada perubahan positif. Malahan makin mundur. Selama hampir setahun, tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan dari Amir Mahmud, malahan madrasah makin amburadul” ujar warga Malintang yang minta identitasnya dirahasiakan bermarga Matondang ketika memberikan keterangan pers kepada media (23/05).

Sumber yang berstatus mahasiswa tsb menyatakan, kezaliman yang nyata telah terjadi di institusi pendidikan berlabelkan Islam tsb sejak dipimpin oleh Amir Mahmud. Dia membeberkan berbagai persolan termasuk pengangkatan beliau sebagai Kepala Madrasah dinilai warga penuh rekayasa, tertutup dan tidak prosedural. Selanjutnya, sosok Amir juga dinilai warga “jarang hadir” serta tidak peduli dengan kondisi madrasah. Kemudian kedisiplinan dan kwalitas madrasah makin merosot tajam, sarana-prasarana madrasah juga makin rusak parah, kondisi fisik madrasah juga makin memprihatinkan. “Sederet persoalan parah diatas diduga kuat karna pengelolaan dana BOS Madrasah telah disalahgunakan oleh Kepala Madrasah. Kita mengendus aroma dugaan bau korupsi, memperkaya diri sendiri dan berpotensi merugikan keuangan negara, rawan penyimpangan akibat tata kelola dana BOS diduga tidak transparan dan hanya main sendiri/”one man show” ujar aktivis sosial tsb.

Sumber tsb juga mengaku telah mendapatkan restu dan dukungan dari beberapa tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, tokoh mahasiswa, pemuda setempat untuk melaporkan Amir Mahmud ke APH (Aparat Penegak Hukum) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS ke ranah hukum. “Dana BOS itu bersumber dari keuangan negara. Itu bukan uang pribadi Amir Mahmud. Jadi dana BOS harus dikelola secara transparan, prosedural dan akuntabel. Itu sudah lama jadi sorotan serius sejumlah pihak. Jangan ada yang ditutupi” ujarnya dengan geram.

Pihaknya juga telah melakukan konsolidasi bersama dengan sejumlah Ormawa (Organisasi Mahasiswa) dan OKP di tingkat kabupaten untuk meminta support moral dan mengawal kasus hukum tsb bila telah dilaporkan nantinya.

Sumber tsb, ujarnya bersama tim hukum dan sejumlah warga Malintang telah lama mempelajari dan mengantongi sejumlah bukti awal dugaan penyimpangan dana BOS di MTs GUPPI Malintang.

Sedangkan warga lain, bermarga Nasution kepada Media ini menguraikan sejumlah data/fakta dugaan Dana BOS di madrasah tsb tidak transparan dan dinilai bermasalah. Pertama, tidak ditemukan papan informasi rencana kerja dan anggaran penggunaan dana BOS di area yang mudah diakses publik sesuai aturan juknis Kemenag. Kedua, Kepala MTs diduga kuat tidak pernah membuat Tim pengelola dana BOS. Ketiga, tidak pernah melibatkan dewan guru dan komite madrasah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), Keempat, Kepala Madrasah juga diduga “wan man show/main sendiri”, tidak transparan dalam pengelolaan Dana BOS. Kelima, posisi Bendahara Madrasah diduga hanya pajangan nama dan tidak difungsikan dan sejumlah bukti konkrit lainnya. Dijelaskan, indikasi kuat makin mengemuka adanya dugaan sejumlah nota belanja yang mark up, belanja fiktif, atau menganggarkan kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan serta pembelanjaan yang tidak sesuai aturan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

“Dalam waktu dekat, kami akan langsung melaporkan Dana BOS MTs GUPPI ke penegak hukum baik Polres atau Kejaksaan serta Kemenag Madina untuk melakukan serangkaian penyelidikan intensif terkait penggunaan dana BOS yang dinilai bermasalah. Kita akan menyeret masalah ini ke ranah hukum untuk diproses” tegasnya

Sedangkan wali siswa bermarga Batubara menyebutkan, indikasi pengelolaan Dana BOS yang bermasalah kemudian diperparah dengan pemeliharaan sarana prasarana sekolah yang sangat jauh dari kata layak untuk fasilitas pendidikan.

Dia kemudian membeberkan fakta penting seperti tidak adanya sumber air di fasilitas kamar mandi madrasah, sejumlah asbes/plafon dalam kondisi rusak parah dan bolong, mobiuler meja dan kursi dalam jumlah yang banyak dalam kondisi rusak parah dan tidak layak pakai, sejumlah jendela kaca yang pecah dan membahayakan, kondisi madrasah yang terlihat kumuh dan tidak terawat, papan tulis di madrasah juga masih menggunakan kapur belum white board dan spidol, papan struktur pengurus madrasah sudah puluhan tahun tak pernah diganti, plank merk masih tertulis Departemen Agama belum diganti menjadi Kemenag, kedisiplinan madrasah yang turun drastis, suasana madrasah yang jauh dari nilai kekeluargaan, kepemimpinan Amir Mahmud yang dinilai arogan dan tidak demokratis dan sejumlah persoalan lainnya

“Kami akan berjuang di muka hukum sampai titik darah penghabisan. Dana BOS ini harus diusut hingga tuntas oleh APH (Aparat Penegak Hukum)” ungkapnya.

Dia menjelaskan sikap warga ini sebagai ekses karna tertantang melihat sikap Amir Mahmud yang makin arogan dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan jabatannya sebagai Kepala Madrasah.

Amir Mahmud kata sumber tsb, dikabarkan telah membentuk Yayasan baru yang penuh rekayasa, kontroversi, tidak aspiratif dan tidak prosedural serta mengklaim yayasan tsb adalah milik sekelompok orang tertentu dan menafikan keberadaan warga Malintang secara keseluruhan “Kita akan berjuang di depan hukum. Biar kita lihat siapa nanti yang benar dan siapa yang salah di mata hukum. Dana BOS Madrasah yang diduga bermasalah ini pasti akan bisa dijerat dengan konsekwensi hukum” ungkapnya kesal.

(Magrifatulloh).

Sejumlah wali murid dan siswa menyatakan kekecewaan dan mengeluhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan Presiden Prabowo Subianto ternyata belum menyentuh MTs GUPPI Malintang. Usut punya usut tersiar kabar, ditengarai Amir Mahmud Batubara selaku Kepala Madrasah tidak mampu menjalankan koordinasi secara maksimal baik dalam pengajuan, pendataan dan konfirmasi dengan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang menyediakan dapur MBG di Wilayah Malintang.

Ketika media menyambangi madrasah (21/05), seorang siswa bernama Ucok Batubara (16) mengaku kecewa karena program yang dinantikannya belum kunjung datang ke madrasahnya sehingga lebih 130-an siswa merasakan dampak tidak kebagian program MBG. “Kami kecewa dengan kepemimpinan Kepala Madrasah karna dinilai tidak peduli dengan pendidikan dan keadaan ekonomi siswa. Padahal kami benar butuh program MBG ini” ungkapnya lirih.

Disebutkan, informasi akan hadirnya MBG ke madrasah tempat dia belajar sudah lama terdengar, namun ternyata tak jua kunjung datang.

“Saya kira program ini akan ada sekolah kami. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada. Informasi yang kami terima karna lemahnya kepemimpinan kepala madrasah yang tidak bisa berkoordinasi dengan SPPG. Padahal ini bisa sangat membantu kami selaku siswa yang belajar” ujar siswa tsb saat ditemui di luar sekolah.

Sedangkan wali siswa A. Matondang kepada media ini mengharapkan program MBG yang diluncurkan pemerintah setahun yang lewat bisa sampai ke MTs GUPPI Malintang sehingga ratusan siswa bisa mendapatkan manfaat berupa menu sehat dan asupan gizi dari program MBG.

Menurutnya, hal ini cukup beralasan mengingat dari ratusan siswa, kebanyakan dari kalangan orang tua kurang mampu. “Anak anak sangat membutuhkan MBG. Karna orang tua siswa bisa terbantu dalam hal ekonomi dalam penyediaan menu makanan anak yang ada di program MBG” ungkapnya.

Sementara salah seorang warga, Boru Lubis mengatakan kesulitan ekonomi orang tua menjadi faktor penyebab, sehingga MBG ini dirasakan bermanfaat bagi warga madrasah. Bahkan sering kejadian, bahwa anak sering mengeluhkan tidak makan saat pergi sekolah dan tidak memiliki uang jajan.

Ditambahkan, adanya program MBG dirasakan sangat membantu orang tua murid khusus dari kalangan kurang mampu. Minimal saat di sekolah anak-nak mereka sudah memperoleh porsi makan yang dibagikan.

“Entah apa yang difikirkan Amir Mahmud ini. Tidak peka dengan persoalan madrasah. Sebaiknya dia mundur aja dari jabatan Kepala Madrasah karna ini salah satu bukti kegagalan kepemimpinannya. Sekolah lain telah mendapat MBG. Masa’ di madrasah ini tidak kebagian. Dia tidak mampu memimpin dan semakin diragukan warga” terangnya.

Saat dikonfirmasi pers ke nomor pribadi Watshapp Kepala Madrasah melalui kontak 0853 7000 **** , Amir Mahmud membenarkan bahwa program MBG belum sampai ke madrasah yang dia pimpin. “MTs GUPPI Malintang pak sampai hari ini belum pernah menerima MGG” tulisnya

Ketika ditanyakan alasan atau penyebab dari program MBG sehingga tidak sampai ke MTs GUPPI Malintang, Amir Mahmud menyatakan tidak tau persis penyebab pasti kenapa program MBG belum sampai ke sekolahnya. “Penyebabnya saya kurang tau pak’ lanjutnya. Dia juga mengaku telah pernah mengirimkan data siswa dengan jumlah 132 orang via pesan WatsApp kepada Kepala SPPG Pasar Baru Malintang Wahyu pada tanggal 13 Januari 2026 sebagai tindak lanjut permintaan data dari SPPG ybs. “Permintaan datanya melalui pesan WatsApp pak. Bukan melalui surat” ujarrnya.

Amir juga menambahkan telah menceritakan hal tsb kepada pihak yayasan baru madrasah dengan Ketua Muhammad Adanan Matondang dan pengurus yayasan Hasan Azhari.

Namun ketika pers mempertanyakan tentang legalitas yayasan madrasah dimaksud. Termasuk prosedur pembentukan yayasan baru, serta kapan, dimana, tanggal, bulan dan tahun berapa dibentuk Yayasan Baru, siapa pengurusnya dan siapa yang memilih yayasan tsb serta atas undangan siapa dilaksanakan musyawarah tsb, apakah melibatkan Dewan Guru, Komite Madrasah,.BPD, Wali Murid, Tokoh Masyrakat.

Amir pun terlihat bingung dan langsung enggan menjawab point-point pertanyaan diatas sehingga memunculkan kejanggalan baru dan asumsi liar di tengah warga tentang keabsahan yayasan yang dinilai kontroversi dan membingungkan warga tersebut.

(Magrifatulloh).

Sejumlah warga dan wali murid yang ditemui awak media (20/05), mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap arogansi dan ambisius Amir Mahmud yang tanoa merasa malu bisa menghalalkan secara cara untuk mempertahankan jabatannya sebagai Kepala MTs GUPPI Malintang, padahal dinilai warga sudah tidak amanah dan kerap bermasalah. Warga juga mempertanyakan proses keabsahan jabatan Kepala MTs diduga diraih dengan skenario kotor dan penuh rekayasa yang telah lama diragukan warga.

Wali murid berinisial A Lubis kepada media menguraikan kronologi pasca wafatnya H. Azhari Hasibuan sebagai Kepala MTs GUPPI Malintang yang juga merangkap Ketua Yayasan, sejak Agustus 2025 diduga kuat Amir Mahmud dengan motif ambisius dan syahwat kepentingan pribadi yang begitu tinggi, diduga telah melakukan rekayasa dan manipulasi dokumen untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi Kepala MTs GUPPI Malintang tanpa melalui prosedur resmi seperti rapat Yayasan, Dewan Guru, Komite Madrasah, Wali Murid, BPD dan Kades. ‘Udah gak benar cara Amir Mahmud ini meraih kekuasaan dengan ambisius dan intrik manipulatif. Tanpa melalui prosedur rapat Yayasan, Dewan Guru, Komite Madrasah, BPD, Wali Murid dan aparat desa. Sungguh cara yang tidak berakhlakqul karimah dan sama sekali tidak menghargai warga dan nilai moral pendidikan. Jadi semua warga tidak dianggap sama dia (Amir). Bila cara kotor dilakukan untuk meraih jabatan, maka tunggulah kehancurannya” ungkap sumber tsb.

Sementara itu, sumber lain wali murid bermarga Batubara yang berdomisili di sekitaran madrasah menyatakan bahwa kekhawatiran warga makin memuncak ketika melihat fakta kepemimpinan Amir Mahmud selama hampir setahun menjabat, sama sekali tidak memberikan kemajuan dan perubahan berarti bagi madrasah. Malahan fakta ril yang terjadi adalah kemerosotan tajam dan kemunduran.

Bahkan Amir Mahmud sangat jarang masuk ke sekolah, “bolos” dan lebih memilih sibuk dengan aktivitasnya diluar sekolah. Kemudian di Madrasah itu sendiri, tambah sumber tsb sangat jarang dilakukan upacara nasional penaikan bendera pada hari Senin.

Ditambahkan warga, Amir Mahmud juga tidak pernah mendukung dana operasional untuk kegiatan madrasah. Selain itu tidak pernah terlihat ada pembelian alat-alat pendukung sarana prasarana sekolah, bahkan papan tulis juga masih menggunakan kapur belum “white board” dan spidol, ditambah lagi kondisi mobiuler berupa kursi, meja, asbes dll hampir seluruhnya dalam keadaan rusak berat.

Kemerosotan moral dan prestasi siswa juga makin parah akibat tidak adanya pembinaan dan tangungjawab Amir Mahmud sebagai Kepala Madrasah. Selain itu kesemrawutan dan kekumuhan madrasah juga menjadi sorotan warga sehingga jauh dari kata layak sebagai madrasah.

Selain itu suasana harmonis dan kekeluargaan juga sudah terasa asing di madrasah tsb, yang diperparah dengan sikap Amir Mahmud yang kerap arogan dan tidak demokratis bagi warga madrasah. “Kami hanya menginginkan kwalitas madrasah ini makin maju. Tapi kenyataannya membuat kita miris. Setelah dijabat oleh Amir Mahmud ternyata makin parah dan makin mundur” ucap sumber tsb.

Dampak lemahnya kepemimpinan Amir Mahmud akibat jarangnya hadir ke sekolah, telah mengakibatkan dampak nyata menurunnya kedisiplinan, merosotnya jumlah siswa baru dan kegiatan ekstrakurikuler madrasah nyaris lumpuh sehingga tak ada prestasi yang dibanggakan dari madrasah setelah dipimpin oleh Amir Mahmud. “Kami warga Malintang hanya ingin Amir Mahmud segera diganti. Dia harus sadar diri dan tau malu untuk segera mengundurkan diri. Kami ingin madrasah ini kembali hidup dan terasa manfaatnya bagi warga. Pemimpin yang abai dan tidak peduli dengan madrasah akan berdampak pada motivasi, prestasi dan masa depan peserta didik. Pilihan mengundurkan diri adalah solusi terbaik untuk Amir Mahmud” terang warga tsb dengan lantang.

Lebih fatal ungkap sumber lainnya bermarga Hasibuan, dana BOS Madrasah dengan 140-an siswa diduga kuat bermasalah dan berpotensi tinggi rawan korupsi akibat tata kelola yang dinilai tidak transparan.

Warga paruh baya ini mengungkapkan akan mempertimbangkan langkah hukum melakukan pelaporan atas dugaan KKN dalam tata kelola Dana BOS tsb. “Kita sudah mengantongi data dan temuan. Kita akan mempelajari hal ini dan tidak tertutup kemungkinan akan melaporkan hal ini ke penegak hukum untuk diusut tuntas” jelasnya.

Pengelolaan Dana BOS madrasah ungkap sumber tsb, diduga hanya untuk kepentingan pribadi pimpinan madrasah dengan motif memperkaya diri sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. “Amir mahmud diduga hanya main sendiri, tanpa melibatkan Dewan Guru, Komite Madrasah dan tidak transparan. Bendahara Madrasah juga hanya sekadar pajangan nama tanpa difungsikan” kesalnya.

Warga berharap agar Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Madina dan pihak terkait seperti Camat, BPD, Pj Kades, Dewan Guru, Komite Madrasah, Wali Murid, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan warga di Malintang segera melakukan rapat untuk mencari solusi terbaik dan membentuk Yayasan yang baru dengan mengakomodir aspirasi warga demi menyelamatkan madrasah yang tengah dilanda kisruh ini dan terus menjadi sorotan luas sejumlah kalangan ini.

(Magrifatulloh).