Dana yang sudah dianggarakan dan sudah diglontorkan untuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu aslinya cukup untuk membuat dan memperbaiki jalan, membangun jembatan penyebrangan, membuat alat transportasi dan membangun sekolah-sekolah, juga cukup untuk menstimulus peningkatan kesejahteraan para guru dan orang tua siswa.

Jangan memaksakan terus menerus program MBG dan Kopdes Merah Putih, sebab selain banyak dikorupsi juga sangat tidak tepat sasaran. Jikapun ada manfaatnya, itu sangat kecil sekali, tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan. MBG dan Kopdes Merah Putih itu bukan hal yang prioritas, apalagi terbukti hanya membuang-buang dan menguras keuangan negara yang hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Ada banyak kasus sajian makanan MBG dibuang ke tong sampah karena siswa tidak mau memakannya, ada juga yang keracunan, ada juga yang dibuat asal-asalan, asal terlihat program berjalan, bahkan sangat mungkin ada yang hanya ada dapur MBG nya saja tapi kegiatannya tidak berjalan.

Ada Kopdes Merah Putih yang didirikan di tengah hutan, di tengah sawah jauh dari perkampungan, ada yang baru dibuka lalu ditutup kembali dll. Ini fakta bukan mengada-ada.

Kalau pemerintah masih memaksakan program MBG dan Kopdes Merah Putih tetap berjalan, kami sebagai rakyat juga berhak curiga, ada apa kok pemerintah masih maksa-maksa MBG dan Kopdes Merah Putih masih harus dilanjutkan? Apakah itu memang diam-diam dimaksudkan untuk menjadi ladang korupsi besar-besaran dan untuk memperkaya segelintir orang beserta partai pendukung penguasa?

Ini kan ibarat orang ditawari makan, orang itu tidak mau namun yang menawari terus memaksanya untuk makan, sampai dipaksakan ke mulutnya dan orang itu sampai muntah-muntah. Ini mau membantu menolong orang, ataukah mau membunuhnya? Janganlah bertindak di luar batas, segala sesuatu ada balasannya, jika tidak di dunia ya di akhirat kelak. Sapere aude !…(SHE). Saiful Huda Ems (SHE).

Red

Media sebelumnya meminta penjelasan mengenai standar keamanan pangan, sistem pengawasan dapur, hingga legalitas sertifikasi higiene sanitasi pada unit dapur MBG. Namun jawaban yang diterima hanya berupa pernyataan bahwa persoalan tersebut akan “dipelajari dan dikoordinasikan dengan OPD pengampu.”

Respons lanjutan bahkan mengarahkan media untuk mengajukan surat resmi melalui Dinas Kominfo dengan alasan inventarisasi permohonan informasi. Langkah itu dinilai sejumlah kalangan berpotensi memperpanjang proses akses informasi terhadap isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Sorotan publik terhadap program MBG semakin menguat setelah muncul dugaan makanan tidak layak konsumsi berupa lauk berulat yang telah disalurkan ke sejumlah sekolah. Temuan tersebut memicu keresahan di kalangan siswa dan orang tua karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan anak.

Hingga kini belum ada penjelasan teknis yang rinci mengenai sumber persoalan tersebut. Publik belum memperoleh kepastian apakah dugaan makanan berulat berasal dari bahan baku, proses pengolahan di dapur, penyimpanan, atau distribusi makanan sebelum diterima siswa.

Media juga mempertanyakan status Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada dapur MBG serta penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Selain itu, aspek sertifikasi halal bahan makanan dan proses produksi turut menjadi perhatian karena program ini menyasar masyarakat luas dan melibatkan konsumsi harian pelajar.

Di tengah meningkatnya perhatian publik, pihak Satgas MBG kembali menyampaikan pernyataan normatif melalui pesan WhatsApp. “Kami akan tindaklanjuti sesuai SOP dan tidak akan berlarut-larut,” demikian pernyataan yang diterima media.

Namun bagi kalangan jurnalis, jawaban tersebut dinilai belum menyentuh substansi utama yang dipertanyakan. Tidak adanya data terbuka mengenai standar operasional dapur MBG menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontrol kualitas dan pengawasan pangan diterapkan secara nyata di lapangan.

Kondisi itu juga memunculkan kekhawatiran terkait akuntabilitas program strategis pemerintah di sektor pemenuhan gizi masyarakat. Transparansi dianggap menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat penjelasan rinci mengenai status sertifikasi higiene sanitasi dapur MBG, penerapan sistem keamanan pangan HACCP, jaminan halal bahan dan proses produksi, mekanisme audit berkala, serta evaluasi resmi atas dugaan makanan berulat yang sempat dikonsumsi siswa.

Publik kini menunggu langkah konkret dan keterbukaan data dari pihak terkait. Sebab dalam prinsip keterbukaan informasi publik, akses terhadap informasi yang menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat seharusnya dapat disampaikan secara cepat, transparan, dan akuntabel.

(Magrifatulloh).

Pasalnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya menyajikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan 200 siswa keracunan setalah menyantap menu sajiannya. Ini sangat bertolak belakang dengan slogan Surabaya Hebat Tumbuh Semakin Kuat.

Dalam hal ini, Chafi Alida Najla Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dukuh Surabaya mengucapkan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak, kepada siswa dan juga guru yang kena keracunan. Kami akan bertanggungjawab penuh terhadap pengobatan dan juga segala observasi yang dilakukan di lapangan seperti itu,” tuturnya, Senin (11/5/2026).

Menyikapi kejadian ini, Moh Hosen Ketua KAKI Jawa Timur menyoroti SPPG Tembok Dukuh Surabaya, jangan bunuh perlahan anak bangsa. Dampak keracunan 200 siswa, merupakan Kelalaian dan kurangnya pengawasan terkait makanan yang disajikan, ini bukan hanya bicara stop operasionalnya melainkan harus diberikan Sanksi pidana,” ujar Ketua KAKI, Selasa (12/05/2026).

“Perlu diingat, bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikenakan sanksi pidana berat, termasuk penjara hingga 15 tahun berdasarkan Pasal 204 KUHP atau 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar menurut UU Perlindungan Konsumen,” papar Ketua KAKI Jatim.

Hosen KAKI Jatim Menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh Surabaya tidak menghargai Program Prioritas Presiden Prabowo. Seharusnya sajian Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dijaga Kualitasnya dan jangan memikirkan keuntungan yang luar biasa, sehingga menu sajian tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah,” tandasnya.

Perlu diketahui bahwa tujuan utama Presiden Prabowo Subianto membentuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui perbaikan gizi anak-anak sekolah, mengurangi angka stunting dan malnutrisi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Hosen Ketua KAKI Jawa Timur mengingatkan kepada seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur jangan main-main dengan program prioritas presiden Prabowo kalau tidak mau berurusan dengan hukum. Sebagai penyambung Aspirasi Masyarakat, kami tidak segan untuk melaporkan kepihak berwenang maupun kepada Dadan Hindayana, sebagai kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

(Redho)

Saya, Muhammad Saleh, Bendahara SATMA AMPI Mandailing Natal, menyatakan dengan tegas:

INI BUKAN LAGI KELALAIAN. INI ADALAH BENTUK PEMBIARAN YANG MENGARAH PADA KEJAHATAN TERHADAP KESELAMATAN ANAK.

Bagaimana mungkin makanan berulat bisa lolos dari dapur, pengemasan, hingga sampai ke tangan siswa? Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan tidak berjalan, atau sengaja dibiarkan rusak.

Untuk itu, kami menyampaikan sikap:

1.TUTUP TOTAL dapur MBG Panyabungan Panggorengan sekarang juga. Tidak ada kompromi untuk dapur yang gagal menjamin kelayakan makanan anak.

2.Copot dan evaluasi seluruh penanggung jawab SPPG. Jangan lindungi pihak yang lalai.

Lakukan investigasi terbuka, bukan sekadar klarifikasi di atas kertas. Turun ke lapangan, uji dapur, bongkar fakta.

3.Satgas MBG jangan hanya jadi penerima laporan. Jika tidak mampu bekerja, lebih baik dibubarkan.

4.Pemerintah daerah harus bertindak tegas. Diam berarti ikut bertanggung jawab.

Kami mengingatkan: Program ini menyasar anak sekolah, bukan objek percobaan dapur kotor.

Jika hari ini ulat bisa masuk ke makanan siswa dan dianggap hal sepele, maka besok bukan tidak mungkin yang terjadi adalah keracunan massal.

Kami tidak akan menunggu korban berikutnya.

Apabila tuntutan ini diabaikan, SATMA AMPI Mandailing Natal memastikan akan turun langsung dengan aksi terbuka dan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

“Jangan beri makan anak-anak dengan kelalaian. Tutup dapur bermasalah, sekarang juga!”

(Magrifatulloh).