Di Kabupaten Mandailing Natal, kerugian besar dialami Kenzi Berkah Semesta Farm Madina, tambak budidaya ikan yang berlokasi di Jalan Stadion, Desa Sarak Matua, Kecamatan Panyabungan.

Pemadaman listrik yang terjadi berulang dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sistem aerator di sedikitnya 12 kolam budidaya berhenti total. Padahal, aerator merupakan perangkat vital yang berfungsi menjaga kadar oksigen dan sirkulasi air di dalam kolam terpal.

Saat listrik padam, mesin penghasil gelembung udara itu tak lagi bekerja. Dalam kondisi tanpa oksigen dan tanpa perputaran air, ikan-ikan di dalam kolam perlahan mengalami stres hingga akhirnya mati massal.

“Akibat dampak padamnya listrik, hampir semua ikan di dalam kolam kami mati,” ungkap Pak Lek, salah seorang karyawan Kenzi Berkah Semesta Farm Madina kepada wartawan, Senin (25/05).

Menurutnya, ikan yang mati bukan hanya bibit atau ukuran kecil, tetapi juga ikan konsumsi yang telah memasuki masa siap jual dan tinggal menunggu panen.

“Ikan yang mati sangat banyak. Ada yang sudah layak dipasarkan, ada juga yang tinggal menunggu waktu panen,” katanya.

Kerugian akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp80 juta. Nilai itu mencakup ikan yang gagal dipanen, biaya pakan, hingga proses perawatan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Peristiwa ini menjadi gambaran nyata bagaimana gangguan listrik dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Bagi peternak ikan modern, listrik bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan bagian utama dari sistem produksi.

Tanpa pasokan listrik yang stabil, seluruh proses budidaya dapat runtuh hanya dalam hitungan jam.

Black out yang dilaporkan terjadi serentak di wilayah Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi hingga Lampung kini memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada operasional berbasis listrik selama 24 jam.

Di balik padamnya lampu-lampu kota pada malam itu, ada usaha rakyat yang ikut tumbang. Ada harapan panen yang berubah menjadi bangkai ikan di dasar kolam. Dan ada kerugian besar yang harus ditanggung sendiri oleh para peternak kecil.

(Magrifatulloh).

“Di mana letak keadilan? Di mana hak konsumen yang dijamin undang-undang? Ketika rakyat telat bayar satu hari saja, PLN langsung datang memutus meteran tanpa ampun, denda berlipat, dan harus bayar mahal untuk sambung ulang. Tapi saat PLN gagal menyediakan listrik berjam-jam, yang dapat merusak barang elektronik, mematikan usaha, serta para pedagang membuang bahan makanan, hingga merugikan miliaran rupiah , hanya di jawab ‘maaf, ada gangguan’ saja? apakah ini adil ? , sewenang-wenang, dan tidak bertanggung jawab!” tegas Hardep dengan nada berapi-api di hadapan awak media, Sabtu pagi ini.

Pemadaman yang terjadi sejak Jumat malam pukul 18.44 wib kemarin tak hanya bikin gelap gulita, tapi menghancurkan ekonomi masyarakat .

Warga rumahan mengalami makanan di kulkas rusak total, air sumur pompa mati, anak sulit belajar, sakit bertambah parah karena tak ada kipas atau alat bantu kesehatan .

Sedangkan para pedagang UMKM mengalami kerugian dari Es yang mencair, makanan basi, jualan terhenti, pendapatan hilang ratusan ribu hingga jutaan rupiah seketika

Tak hanya masyarakat dan pedagang kecil, para pengusaha menengah & pabrik juga ikut terhenti produksi nya , mesin rusak akibat lonjakan arus saat nyala kembali, kontrak gagal, kerugian miliaran rupiah

Dan layanan publik juga terkena imbasnya .Rumah sakit terganggu, kantor pemerintahan macet, jaringan komunikasi putus total.

Hardep menegaskan, ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, tapi bukti kelalaian parah dan kegagalan manajemen PLN. “Sudah berulang kali terjadi, tidak ada perbaikan berarti. Anggaran miliaran diklaim untuk pemeliharaan, tapi hasilnya nol. Ini bukti nyata manajemen PLN Sumbagut tidak becus, abai, dan meremehkan nasib rakyat,” terangnya.

Secara tegas A-PPI Sumut secara resmi menuntut ,kepala PLN Wilayah Sumbagut harus mengundurkan diri atau dicopot karena terbukti gagal memimpin dan menjamin pelayanan dasar . Direksi Utama PLN di Jakarta harus turun langsung, memberi penjelasan terbuka, dan bertanggung jawab penuh atas kerugian seluruh masyarakat Sumbagut

APPI juga meminta pertanggungjawaban dari pihak PLN , wajib ganti rugi penuh sesuai aturan: potong tagihan, kompensasi kerusakan barang, dan ganti kerugian usaha—sesuai UU No.30/2009 dan Permen ESDM No.27/2017, bukan sekadar kata maaf.

Hardep menilai point penting dari perlakuan tidak adil PLN adalah “Prinsipnya gampang: Kalau rakyat harus bayar tepat waktu, PLN wajib beri listrik stabil terus-menerus. Kalau rakyat telat sedikit langsung diputus, didenda, bayar pasang ulang mahal , maka saat PLN gagal total berjam-jam, kerugian rakyat harus diganti berlipat ganda, pimpinan harus bertanggung jawab, dan sanksi berat harus jatuh ke mereka. Jangan cuma tegas ke warga miskin, tapi lembek saat salah sendiri! Ini pungutan liar berkedok layanan publik!”

Menurut aturan, konsumen berhak dapat layanan andal, aman, dan stabil. Jika gagal, PLN wajib ganti rugi hingga 35% tagihan, bahkan lebih untuk kerusakan alat. Namun fakta di lapangan, PLN selalu beralasan dan menghindar, sementara rakyat harus menanggung sendiri kerugiannya.

Hardep menegaskan A-PPI tidak akan diam. “Kami kumpulkan data kerugian, kami ajukan laporan ke Ombudsman, kami bawa ke jalur hukum jika perlu. Ini bukan sekadar protes, tapi perjuangan hak seluruh konsumen. PLN milik rakyat, bukan milik pejabat yang nyaman di kantor ber-AC sementara kita gelap gulita!”

Masyarakat berharap atau publik kini menunggu , apakah PLN akan tetap diam, atau akhirnya berani jujur, bertanggung jawab, dan memperbaiki diri demi rakyat yang sudah terlalu lama dirugikan , tegas Hardep. *(Tim)*