“Sekelompok awak media menduga  pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang tertuang dalam Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kamis (18/06/2026).

Hasil pantauan awak media dilokasi menunjukkan, pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa demi mengejar target, tentu saja hal ini dapat menimbulkan dampak serius baik dari kualitas, Biaya, maupun keselamatan Para pekerja, bahkan dilokasi terlihat Abaikan Alat Pelindung Diri (APD).

Oleh karena itu, disinyalir penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga apa yang disepakati oleh vendor dengan pihak pemberi kerja.

Menanggapi hal itu membuat A. Jaeni Atau yang sering disapa Bang Jack Selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tipikor Angkat Bicara, didepan Awak media Jack Menjelaskan

Menurut UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi pasal 59 ayat (1) mengharuskan pemenuhan standar ini, dan ayat (3) menjabarkan standar yang meliputi.

Jack juga menghimbau kepada Anggota Dewan, agar dalam memilih penyedia jasa jangan asal main tunjuk saja, sebab jika salah tunjuk” bukan hanya masyarakat yang dirugikan akan tetapi nama Anggota Dewan Pengusung Aspirasi juga yang akan ikut tercoreng ucapnya

Maka dari itu terkait temuan ini diharapkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). dan Inspektorat agar mengevaluasi secara Menyeluruh Proyek U-Ditch Tersebut, jika di temukan kejanggalan, dan terbukti ada penyimpangan anggaran, berikan sanksi yang tegas, agar tidak ada lagi Kontraktor-Kontraktor Nakal Dikemudian hari,” pungkas,” Jac

Hingga berita ini di terbitkan PPTK Bidang Sumber daya Air belum memberikan tanggapan bahkan telah dikonfirmasi lewat wa tidak merespon.

Diduga kuat pengawasan terhadap proyek yang dibiayai  oleh pajak rakyat tersebut lemah sehingga perlu untuk di evaluasi kinerjanya

( 7oan team )

Awak media mendatangi lokasi pekerjaan yang sedang berlangsug tepatnya di RT 01/05 Bukit gading Desa Selapajang kecamatan cisoka kabupaten Tangerang,pada hari kamis 11/06/2026

Setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah harus transparan penggunaannya baik dalam pelaksanaan  harusnya secara terbuka dengan mengikuti  prosedur sesuai dengan kontrak kerja dengan memasang papan proyek.

Penyerapan Anggaran oleh dinas yang berasal dari APBD yang di biayai dari retribusi pajak harus mengutamakan prinsip transparansi kepada publik. Dimana pemberi kerja telah membuat MoU dengan Vendor untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan nilai peruntukan yang di sepakati.

Selain itu, terdapatnya di lokasi para pekerja tidak memenuhi unsur K3 penggunaan perlengkapan keselamatan kesehatan kerja ( k3) bagi, demi keselamatan para pekerja juga dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Sesuai dengan UU  nomor 2 tahun 2017 jasa Kontruksi tentang Jasa konstruksi.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.Sertifikasi Tenaga Kerja: Berdasarkan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.Kewajiban Pelaksanaan: Penyedia atau subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu.Turunan Regulasi: Ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan jasa konstruksi.

Menurut pengamatan di lapangan, papan informasi proyek diduga belum terlihat terpasang di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai informasi nilai anggaran, sumber dana, pelaksana kegiatan, serta jangka waktu pelaksanaan proyek. Selain aspek keterbukaan informasi, penerapan standar K3 juga menjadi perhatian.

Awak media mendatangi Lokasi objek proyek, dan mengajak komunikasi pada pekerja  yang juga  lagi santai, serta menanyakan terkait proyek yang di kerjakan, Dalam pembicaraan tersebut ia mengatakan ” pekerjaan sudah berlangsung 10 hari, dan telah memasang yang atas sesuai instruksi mandor.

Adapun mandor maupun pelaksana menurut keterangannya dari pertama saya kerja belum ke lokasi, hal itu menimbulkan tanda tanya atas kwalitas dan mutu pekerjaan dimana harusnya melakukan pengawasan pada pekerjaan yang sedang berlangsung, tak hanya itu, dalam  mengirim barang  material yang dibutuhkan juga kebutuhan lai seperti  lampu anak buahnya pak RT tadi pagi.” ungkapnya.

Selain itu, diharapkan pihak pelaksana proyek memperhatikan penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai ketentuan demi menjaga keselamatan para pekerja selama proses pembangunan berlangsung.

Hingga berita ini tayang , pihak pelaksana maupun instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai dugaan tersebut agar informasi yang berkembang di masyarakat menjadi berimbang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dan berharap seluruh kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh anggaran negara maupun daerah dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maman

Menuai perhatian dan kritik dari control sosial . Sorotan tersebut muncul karena di lokasi pekerjaan diduga tidak terpasang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau papan informasi proyek, serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dinilai belum optimal.sabtu 06/06/2026

Awak media pun mendatangi lokasi tersebut dan tidak ada nya pip terpampang, kami menilai keberadaan papan informasi proyek sangat penting sebagai bentuk transparansi kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui sumber anggaran, dan juga nilai kontrak, sesuai dengan yang di gelontorkan oleh pemerintah melalui dinas terkait .

Pelaksanaan Proyek tersebut tidak serta memberikan informasi sebagai mana layaknya di pengerjaan lain yang di biayai oleh pemerintah melalui retribusi pajak, hal ini, mengundang perhatian publik dalam pelaksanaan  kerja, dan masyarakat perlu mengetahui jangka waktu pelaksanaan.

Kemudian Awak media mencoba konfirmasi lewat telp WhatsApp ke pihak kontraktor dengan menggunakan telpone seluler pekerja /tukang ber inisial N pihak kontraktor berbicara geser aja dulu padahal awak media mau konfirmasi terkait pip dan Kesehatan keselamatan kerja /K3

Selain itu, para pekerja di lapangan juga diduga tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja sebagaimana mestinya. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait aspek keselamatan selama proses pekerjaan berlangsung.

Kami berharap pihak pelaksana maupun instansi terkait segera memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi agar setiap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah dapat dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan memperhatikan standar kesehatan kerja.

Selain itu, Sorotan tertuju pada pihak inspektorat agar segera melakukan Audit terhadap proyek yang dibiayai oleh Pemda ini sangat di perlukan untuk memastikan apakah pekerjaan telah di lakukan sesuai dokumen kontrak, gambar kerja dan spesifikasi teknis yang telah di tetapkan.

Hingga berita ini tayang, pihak pelaksana maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak terpasangnya KIP serta penerapan K3 di kedua lokasi tersebut.

Maman

Kabupaten Tangerang Lagi dan lagi Proyek tak bertuan alias proyek Siluman tiba tiba muncul di ruang lingkup kantor Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Prov. Banten layaknya siluman, Proyek tanpa Papan informasi tersebut menuai sorotan tajam dari kalangan Aktivis, Lembaga, dan Awak Media.

Awak media Rajawali Times tv  menduga proyek tersebut sengaja di sembunyikan dari pengawasan publik guna meraup ke untungan Besar, minimnya pengawasan dari dinas terkait, seakan memberi celah bagi kontraktor nakal berbuat semaunya. Rabu (03/06/2026).

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Harimau A. Jaeni menegaskan.! Rekomtek bukan sekedar Formalitas, melainkan standar buku yang wajib dipatuhi, didalamnya diatur soal jenis matrial, prosedur keselamatan kerja (K3) hingga syarat-syarat lainnya. Kalau kontraktor seenaknya melanggar, itu sama saja melecehkan aturan negara.

Hasil pantauan awak media dilokasi menunjukkan bahwa, pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa demi mengejar target, kuat dugaan para pekerja bukan tenaga ahli, itu dapat di lihat dari hasil kerjanya. Dan tentu saja hal Ini dapat menimbulkan dampak serius baik dari kualitas, Biaya, maupun keselamatan.

A. Jaeni juga menyoroti, Matrial yang digunakan berkualitas rendah, itu bisa dilihat pada besi yang digunakan yakni besi banci, para pekerja abaikan APD/K3. tidak adanya papan informasi pada Proyek tersebut membuat Aktivis, LSM, dan awak media bertanya tanya, dari mana sumber anggaran yang mengalir pada proyek tersebut.

Saat salah satu wartawan bertanya kepada salah satu pekerja, pekerja tersebut menjawab langsung saja ke Pak Agil karna itu intruksi dari beliau tuturnya, puluhan kali LSM dan Wartawan mencoba menghubungi Agil melalui sambungan WhatsApp namun Agil tidak memberikan respon apa-apa Agil seperti menggigil, memilih diam seribu bahasa,” terkesan masa bodoh.

“Lalu awak media mencoba menggali informasi lebih dalam, dengan mendatangi  langsung Camat setempat terkait pekerjaan yang tengah di gelar, namun sayang hal serupa terjadi, belum mendapat penjelasan secara detail, kuat dugaan camat Kelapa dua sedang masuk angin karna menjawab seadanya.

Menurut UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi pasal 59 ayat (1) mengharuskan pemenuhan standar ini, dan ayat (3) menjabarkan standar yang meliputi.

Maka dari itu terkait temuan ini diharapkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), INSPEKTORAT, dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menjalankan Pungsinya, evaluasi secara mendalam, jika di temukan kejanggalan, dan terbukti ada penyimpangan anggaran, berikan sanksi yang tegas.

Selain itu dirinya berharap kepada dinas terkait agar dapat melakukan pengawasan mutu dan kwalitas sesuai RAB, dan juga dikaji hasil pekerjaan  yang dinilai belum memenuhi standar, hal itu diharapkan dapat di gelar ulang dan di sesuaikan dengan  bahan matrial yang sesuai dengan RAB yang sudah terurai dalam kontrak kerja. Sesuai dengan kesepakatan MoU pihak vendor  dengan pemberi Kerja.

*( Guntur )*

‎Pengaspalan jalan tersebut dilaksanakan pada Rabu Pagi (03/06/2026) dan disambut antusias oleh warga perumahan setempat, Jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan dan retak retak kini menjadi lebih mulus dan nyaman dilalui, sehingga mendukung aktivitas warga sehari-hari.

Iyan selaku warga perumahan Medang Lestari mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pemerintah Kecamatan Pagedangan yang telah merespons kebutuhan masyarakat, Alhamdulillah kami warga perumahan Medang Lestari sangat berterima kasih, Jalan ini sudah lama kami harapkan diperbaiki, dan sekarang sudah mulus. Ini sangat membantu mobilitas warga,” ujar Iyan.

‎Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Tutik ibu-ibu perumahan medang lestari, Tutik menilai pembangunan infrastruktur jalan ini membawa dampak positif, terutama bagi generasi muda dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

‎“Mewakili ibu-ibu warga perumahan medang lestari, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kec. Pagedangan, karena Pengaspalan hotmix ini membuat lingkungan lebih tertata dan aktivitas warga jadi lebih lancar tuturnya, Tutik berharap ke depan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pagedangan terus berlanjut secara merata, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutup tutik

*(Guntur)*

Pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan oleh PT Cakrawala Surya Raya selaku penyedia jasa konstruksi, dengan pengawasan dilakukan oleh KSO PT Kurnia Citra Nusa, PT Bintang Inti Rekatama, dan PT Lima Pilar Persada. Namun, proyek yang sebelumnya diharapkan masyarakat sebagai solusi peningkatan akses infrastruktur di kawasan Gambir, Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, justru menuai kritik karena diduga dikerjakan secara asal-asalan.

Berdasarkan hasil pantauan lapangan dan informasi dari masyarakat setempat yang enggan disebutkan identitasnya pada Rabu (27/5/2026), ditemukan sejumlah kondisi fisik pekerjaan aspal yang dinilai memerlukan perhatian serius dari pihak terkait.

Permukaan aspal terlihat kasar, batu split pada campuran aspal tampak menonjol, serta ditemukan rongga-rongga pada beberapa bagian permukaan jalan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya penurunan kualitas pekerjaan maupun ketidaksesuaian komposisi campuran material atau Job Mix Formula (JMF) dalam proses pengerjaan.

Selain itu, hasil pengamatan visual di lapangan menunjukkan ketebalan lapisan aspal di sejumlah titik diperkirakan hanya berkisar antara 3 hingga 4 sentimeter. Sambungan antar hamparan aspal (joint) juga tampak cekung dan tidak rata, sehingga memunculkan dugaan lemahnya pengendalian mutu pekerjaan dan minimnya pengawasan teknis selama pelaksanaan proyek berlangsung.

Tim investigasi media menilai kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian serius dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat bersama pihak konsultan pengawas. Untuk memastikan kesesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja, diperlukan pengujian laboratorium melalui metode Core Drill atau pengambilan sampel silinder aspal.

Pengujian tersebut dinilai penting guna mengetahui tingkat ketebalan, kepadatan, hingga kualitas material aspal secara ilmiah dan terukur, sehingga dapat dipastikan apakah pekerjaan telah sesuai standar nasional atau justru terjadi penyimpangan teknis yang berpotensi merugikan negara.

“Pengawasan lapangan harus diperketat. Setiap tahapan pekerjaan jalan wajib memenuhi standar teknis karena menyangkut keselamatan pengguna jalan dan ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang,” ujar seorang praktisi konstruksi yang meminta namanya dirahasiakan.

Secara regulasi, mutu pekerjaan konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam Pasal 59 disebutkan bahwa penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Selain itu, Pasal 98 Undang-Undang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan tidak dipenuhinya standar teknis maupun spesifikasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak.

Apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis berdasarkan hasil pengujian laboratorium maupun audit teknis, kontraktor pelaksana dapat diwajibkan melakukan perbaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak hanya itu, apabila terdapat unsur kelalaian, penyimpangan mutu, hingga potensi kerugian negara, maka persoalan tersebut juga dapat menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas internal pemerintah.

Masyarakat berharap BPJN Kalimantan Barat tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut dan segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kualitas pembangunan jalan nasional benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar proyek formalitas yang berpotensi cepat mengalami kerusakan.

(Sumber: Ks)

Red/Tim*

Pantauan di lokasi memperlihatkan bangunan berada di area akses penyeberangan masyarakat yang cukup vital. Namun hingga kini, bangunan tersebut disebut belum menunjukkan fungsi yang jelas sebagaimana harapan warga ketika proyek mulai dikerjakan.

“Kalau dibiarkan seperti ini tentu masyarakat bertanya-tanya, karena anggarannya berasal dari uang negara,” ujar seorang warga kepada wartawan dengan meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Informasi yang dihimpun dari masyarakat sekitar menyebutkan proyek itu diduga dibangun menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Warga pun mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran serta progres pelaksanaan pembangunan yang dinilai belum memberikan manfaat nyata.

Selain kondisi bangunan yang disebut terbengkalai, masyarakat juga meminta adanya keterbukaan informasi mengenai jenis kegiatan, nilai anggaran, sumber pembiayaan, hingga pihak pelaksana pekerjaan. Mereka berharap pemerintah desa memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kalau memang belum selesai, sampaikan kepada masyarakat apa kendalanya. Jangan sampai terkesan dibiarkan begitu saja,” tambah warga lainnya.

Persoalan pembangunan desa yang diduga mangkrak dinilai bukan hanya menyangkut aspek fisik semata, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa. Terlebih, pembangunan di wilayah pedesaan diharapkan mampu menunjang akses masyarakat serta meningkatkan aktivitas ekonomi warga sekitar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Hadangkahan belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi bangunan tersebut. Upaya konfirmasi kepada kepala desa dan pihak terkait masih terus dilakukan guna memperoleh informasi yang berimbang sesuai prinsip kode etik jurnalistik.

Sejumlah elemen masyarakat juga mendorong agar Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal maupun instansi terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Langkah itu dianggap penting untuk memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat desa.

Masyarakat berharap setiap program pembangunan yang menggunakan uang negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak berhenti menjadi bangunan tanpa fungsi di tengah kebutuhan infrastruktur pedesaan yang masih cukup tinggi.

(Magrifatulloh).

Proyek pengaspalan diduga asal hadi Pasalnya Proyek baru tiga hari setelah proses pengerjaan dilakukan, kondisi jalan tersebut sudah mengalami kerusakan di titik lokasi

Kerusakan yang terlihat berupa lapisan aspal yang mulai mengelupas, retak, hingga permukaan jalan yang kembali rusak. Kondisi ini menimbulkan dugaan dari masyarakat bahwa proyek pemeliharaan tersebut dikerjakan secara asal jadi serta kejar target dan tidak sesuai dengan standar kualitas pekerjaan.

Salah satu warga sekitar yang dalam hal ini  tidak bisa di sebutkan namanya kecewa, dengan hasil yang dikerjakan oleh dinas terkait dimana kwalitas tersebut tidak maksimal bahkan sudah rusak, ia menilai pekerjaan tersebut hanya buang buang ang

“Kami sangat menyayangkan, karena baru beberapa hari selesai dikerjakan tetapi jalannya sudah rusak lagi.

Seharusnya proyek seperti ini bisa bertahan lama dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ungkapnya

Proyek pemeliharaan jalan seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan kenyamanan pengguna jalan. Namun apabila kualitas pekerjaan tidak maksimal, hal ini dikhawatirkan justru merugikan negara yang di danai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari pajak masyarakat serta menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

Hingga berita ini Di tayangkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai kerusakan pemeliharaan jalan aspal.

Team Rajawali Nusantara.site dan Rajawali Times tv

Pengerjaan (Hotmix) di malam hari memiliki berbagai akibat, baik risiko penurunan kwalitas kontruksi akibat suhu dari kelembaban yang tidak ideal. Dan juga tanpa penerangan yang memadai yang membuat pengerjaan diduga kuat tidak memenuhi standar sesuai dengan RAB ( Rencana Anggaran Belanja )

Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, aktivitas pengaspalan tetap berlangsung meski kondisi sekitar terlihat gelap dan penerangan dengan menggunakan lampu hp, hal itu, dinilai tidak memenuhi standar, di karena kan ini proyek pemerintah yang sudah diatur dalam RAB, situasi tersebut memunculkan pertanyaan dari warga terkait standar pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan dari pihak terkait.

Anggaran yang berasal dari uang rakyat melalui retribusi pajak, dan diduga dikerjakan dinas DBMSDA dan dilaksanakan oleh vendor yang ditunjuk oleh dinas terkait menuai perhatian publik.

Pengerjaan tersebut saat berjalan  disinyalir tidak dalam pengawasan, sehingga menimbulkan pertanyaan, selain itu, mutu dan kwalitas dari pengerjaan tersebut disorot oleh berbagai kontrol sosial dan juga warga setempat.

Selain itu, tidak menggunakan papan informasi sehingga nilai anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah tidak diketahui oleh publik, hal ini, dianggap menjadi Bancakan oleh oknum tertentu, dimana semestinya anggaran untuk pelaksanaannya harus transparan. Dan bisa diketahui oleh publik.

Dari hasil pantauan tersebut besar kemungkinan berpotensi merugikan negara, oleh karena itu diharapkan pemerintah dan APH dapat melakukan audit terhadap proyek tersebut yang disinyalir proyek tanpa tuan. Alias tidak ada nama pelaksana kerja.

Hingga berita ini diterbitkan pihak dinas terkait belum berhasil dikonfirmasi dan dihubungi via Telp Wa tidak merespon bahkan saat ditemui dikantor kepala bidang sedang tidak berada di kantor. Disisi lain Sepri Sekdis menyampaikan untuk bersurat agar dapat ditindaklanjuti,.” Ujarnya.

Pewarta Maman

Redaksi Piter Siagian

Berdasarkan papan informasi proyek, pembangunan turab tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp99.962.900.

Hasil pantauan di lokasi pada Sabtu (23/05/2026), pekerjaan proyek tetap berjalan meski tidak terlihat adanya pengawas lapangan ataupun tim teknis dari instansi terkait yang melakukan pemantauan secara rutin. 

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pekerjaan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga dampak terhadap lingkungan sekitar.

Menurut informasi yang dihimpun, para pekerja di lokasi mengaku tidak mengetahui keberadaan mandor maupun pelaksana proyek yang seharusnya melakukan pengawasan langsung di lapangan.

“Wah tidak tahu ya di mana mandor, belum datang dan jarang ke sini,” ungkap salah satu pekerja saat ditemui di lokasi proyek.

Tidak adanya pengawasan dinilai dapat berdampak pada kualitas hasil pekerjaan yang dikhawatirkan tidak sesuai spesifikasi teknis. Selain itu, proyek tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan baru yang berujung pada kerugian negara apabila hasil pembangunan tidak memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Awak media yang beberapa kali mendatangi lokasi pekerjaan juga mengaku tidak pernah menemukan pelaksana maupun mandor yang menjalankan fungsi pengawasan. Upaya konfirmasi kepada pihak kontraktor melalui pesan singkat WhatsApp pun disebut belum mendapatkan tanggapan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak CV. Cikal Lautan Rizki maupun instansi pemberi tugas terkait dugaan minimnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek pembangunan turab tersebut.

Maman