“Ayo sama-sama seluruh elemen masyarakat baik pemuda dan mahasiswa mari bersama-sama bersatu membangun persatuan untuk perdamaian agar negara kita bisa semakin baik,”ungkap Irham Sadani Rambe pada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Irham Sadani Rambe, mengatakan penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, menurutnya, setiap gerakan dan aksi penyampaian pendapat perlu dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab.

“Ruang demokrasi harus tetap hidup. Masyarakat, khususnya mahasiswa, memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan gagasan terhadap berbagai persoalan bangsa. Namun di sisi lain, kita juga harus memastikan setiap gerakan berjalan dengan tertib, damai, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Ia menilai meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat menjadi energi positif bagi perbaikan bangsa apabila disertai argumentasi yang kuat dan solusi yang konstruktif.

Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Indonesia.

“Kritik adalah bagian dari kecintaan terhadap bangsa. Kita ingin melihat Indonesia semakin baik, sehingga setiap aspirasi harus menjadi kekuatan perubahan, bukan menjadi pemicu perpecahan,” katanya.

PW KAMMI Sumut juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Selain itu, Ketua PW KAMMI Sumut tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan semangat persatuan serta menjaga suasana yang aman dan kondusif di tengah perbedaan pandangan yang muncul dalam proses demokrasi.

Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Yang harus kita jaga bersama adalah persatuan, keamanan lingkungan, dan suasana kondusif di Sumatera Utara maupun Indonesia,” tutup Irham. *(Tim)*

Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kemarahan publik atas dugaan lemahnya penindakan terhadap peredaran dan aktivitas pabrik rokok ilegal yang dinilai semakin terang-terangan beroperasi di wilayah Maros.

Dalam seruan aksi yang viral di media sosial, GARIK secara tegas membawa tuntutan keras: mendesak pencopotan Kapolres Maros dan meminta Mabes Polri turun langsung melakukan evaluasi total terhadap jajaran aparat di wilayah tersebut.

“Maros jangan dijadikan surga rokok ilegal. Jika aparat diam, maka publik akan menilai ada pembiaran,” demikian bunyi seruan yang beredar luas dan memantik perhatian masyarakat.

Situasi ini pun menjadi sorotan tajam publik Sulawesi Selatan. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana dugaan aktivitas ilegal dapat berkembang tanpa adanya tindakan hukum yang dianggap signifikan.

GARIK menilai dugaan maraknya rokok ilegal bukan hanya merugikan negara dari sisi pendapatan cukai, tetapi juga mencoreng wajah penegakan hukum. Mereka menegaskan aksi akan berlangsung damai, namun dengan tekanan moral yang kuat agar aparat tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.

Tak hanya di Makassar, isu ini juga mulai menjadi pembicaraan nasional setelah poster aksi dengan narasi “Copot Kapolres Maros” menyebar luas di berbagai platform digital. Publik kini menunggu respons resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan dan tuntutan yang terus bergulir.

Aksi serentak di dua titik strategis, yakni Polda Sulsel dan Mabes Polri, diprediksi akan menjadi salah satu gelombang protes terbesar yang mengangkat isu dugaan rokok ilegal di Sulawesi Selatan tahun ini.

Baramakassar_

Aksi demonstrasi berlangsung ramai dan menyita perhatian masyarakat sekitar. Dalam aksi tersebut, warga menuntut kepastian hukum serta meminta tanggung jawab dari pihak terkait agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakjelasan administrasi lahan. Warga mengaku kecewa dan terpukul karena selama bertahun-tahun telah berjuang memiliki rumah tinggal, namun kini justru dihantui persoalan status tanah yang belum jelas.

“Selama ini kita capek berjuang buat punya rumah, tapi malah ada kabar diduga tanah sengketa,” ujar Salah satu warga VKC di lokasi aksi. Situasi sempat menjadi sorotan setelah akses gerbang utama perumahan dikabarkan ditutup sementara saat aksi berlangsung. Akibatnya, aktivitas warga ikut terganggu dan memicu kekhawatiran suasana akan semakin memanas.

Meski demikian, aksi berjalan dengan pengawasan TNI – Polri di lokasi. Warga berharap persoalan tersebut segera menemukan titik terang dan diselesaikan secara adil tanpa merugikan masyarakat yang sudah menetap di kawasan tersebut.

Haris Pranatha, C. PFW., C. MDF., C. JKJ