http://Rajawali Times tv.com Medan, — Sekretaris Jenderal Relawan Satgas Inti Prabowo (SIP), Edison Marbun, mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Green 95. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu dampak negatif luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Rabu (10/6/2026)
Menurut Edison, kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan di berbagai daerah. Ia menyebut kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat dan berisiko menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan hanya soal harga BBM, tetapi soal stabilitas ekonomi masyarakat. Kenaikan ini bisa memicu efek domino, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga biaya transportasi,” ujar Edison dalam keterangannya di Medan.
Lebih jauh, Edison juga mengkritisi kinerja Pertamina yang dinilai belum optimal dalam mengelola rantai pasok (supply chain). Ia menyoroti fenomena antrean panjang di sejumlah SPBU, khususnya di wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan dan sekitarnya.
“Antrean panjang ini menunjukkan adanya persoalan dalam distribusi. Ini bukan sekadar isu teknis, tetapi menyangkut manajemen dan kesiapan sistem distribusi energi nasional,” tegasnya.
Edison pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk mengevaluasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta jajaran komisaris dan direksi Pertamina.
Selain isu BBM, Edison turut menyoroti pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Ia menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi.
“Bagaimana masyarakat mau beralih ke kendaraan listrik jika pasokan listrik masih tidak stabil? Ini kontradiktif dengan agenda besar transisi energi nasional,” ujarnya.
Ia pun meminta Presiden untuk mengevaluasi manajemen PLN agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat lebih andal dan berkelanjutan.
Edison menegaskan, kebijakan energi harus dirancang secara komprehensif dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar pertimbangan teknis atau fiskal semata.
“Energi adalah urat nadi ekonomi. Jika salah kelola, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.(H.01)
